Panduan Syarat Izin Usaha Jasa Pertambangan IUJP 2026: Alur KBLI 09900, Syarat Minerba ESDM, dan OSS RBA

Daftar Isi Regulasi (10 bagian)
Menjadi kontraktor di sektor mineral dan batubara menuntut kepatuhan yurisdiksi yang berlapis. Menjalankan operasional penggalian, pengupasan tanah penutup (overburden removal), hingga pengangkutan batubara tanpa Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) merupakan pelanggaran hukum berat sesuai regulasi Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Bagi korporasi yang membidik kontrak kerja sama dengan pemegang IUP atau IUPK di Kalimantan, Sumatra, maupun Sulawesi, kepemilikan IUJP resmi adalah tiket mutlak verifikasi vendor.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama sistem OSS RBA menerapkan klasifikasi ketat bagi pelaku usaha penunjang pertambangan. Tulisan ini mengurai secara terperinci landasan hukum, pemetaan KBLI 09900, kualifikasi Penanggung Jawab Teknis (PJT), kelaikan armada peralatan, hingga tata cara pengajuan PB-UMKU IUJP di tahun 2026.
Landasan Regulasi IUJP dan Kaidah Pertambangan yang Baik
Regulasi jasa pertambangan di Indonesia bersandar pada serangkaian payung hukum nasional yang menuntut integrasi antara legalitas korporasi dan audit keselamatan kerja:
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA).
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (Good Mining Practice).
Pemerintah menegaskan distingsi tegas: pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah pemilik konsesi wilayah tambang, sedangkan kontraktor pelaksana operasional di lapangan wajib berpayung pada IUJP.
Klasifikasi KBLI 09900 dan Bidang Jasa Pertambangan
Dalam sistem Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025/2026, pos utama bagi kontraktor jasa pertambangan umum bermuara pada kode KBLI 09900 (Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya). Klasifikasi ini mencakup spektrum luas pekerjaan teknis yang terbagi dalam subbidang resmi Kementerian ESDM:
| Bidang Layanan | Ruang Lingkup Operasional | Tingkat Risiko OSS RBA |
|---|---|---|
| Penyelidikan Umum & Eksplorasi | Pemetaan geologi, survei geofisika, geokimia, serta pemboran eksplorasi sampel mineral/batubara. | Tinggi (Perizinan PB-UMKU ESDM) |
| Konstruksi Pertambangan | Pembangunan terowongan tambang bawah tanah (underground tunneling), jalan tambang (hauling road), dan dermaga khusus (jetty). | Tinggi (PB-UMKU & Sertifikat Kelaikan) |
| Penambangan & Pengupasan | Pengupasan lapisan penutup (overburden removal), penggalian batubara/bijih mineral, serta perataan lereng tambang. | Tinggi (Wajib Kualifikasi Armada Lengkap) |
| Pengangkutan (Hauling) | Transportasi batubara dan mineral menggunakan truk dump truck besar di jalan koridor tambang khusus menuju stockpile. | Tinggi (PB-UMKU ESDM) |
| Reklamasi & Pascatambang | Penataan kembali lahan bekas tambang, revegetasi, penutupan lubang tambang (void remediation), dan stabilisasi air asam tambang. | Tinggi (Verifikasi Rencana Lingkungan) |
Syarat Administratif dan Teknis Permohonan IUJP 2026
Permohonan IUJP diajukan oleh entitas berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Pemerintah tidak menerbitkan IUJP untuk entitas perorangan atau CV karena skala tanggung jawab keselamatan tambang berskala masif. Berikut berkas fundamental yang wajib disiapkan:
1. Legalitas Korporasi Dasar
- Akta Pendirian PT dan Akta Perubahan Terakhir yang disahkan SK Kemenkumham RI.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko dengan KBLI 09900 yang berstatus aktif.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha berstatus Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Valid.
- Surat Keterangan Domisili Usaha atau Perjanjian Sewa Kantor Komersial yang sah.
2. Kualifikasi Penanggung Jawab Teknis (PJT)
Kementerian ESDM mewajibkan penunjukan Penanggung Jawab Teknis (PJT) tetap yang memiliki kompetensi teknis diakui negara. Syarat PJT mencakup:
- Ijazah sarjana teknik (Teknik Pertambangan, Teknik Geologi, atau Teknik Mesin) dengan pengalaman kerja relevan minimal 3 tahun di industri minerba.
- Sertifikat Pengawas Operasional yang diakreditasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), minimal sertifikat Pengawas Operasional Pertama (POP), Pengawas Operasional Madya (POM), atau Pengawas Operasional Utama (POU).
- Surat Pernyataan Kesediaan menjadi PJT penuh waktu yang tidak merangkap jabatan teknis di korporasi pertambangan lain.
3. Daftar Peralatan dan Uji Kelaikan Armada
Badan usaha wajib menyertakan inventaris peralatan kerja pendukung:
Tools yang Relevan dengan Topik Ini
Simulasi mandiri secara akurat berdasarkan regulasi hukum dan perpajakan resmi.
Ayo Jadi CEO
Pendirian PT
Badan usaha berbadan hukum dengan pertanggungjawaban terbatas. Pilihan utama untuk bisnis yang ingin berkembang besar, aman, dan profesional.
Ayo Jadi Bos
Pendirian CV
Solusi ekonomis untuk usaha kecil menengah. Syarat lebih mudah, proses lebih cepat, tanpa ketentuan modal minimal yang ketat.
Terpopuler
Artikel Terkait
Pertambangan & Energi
- Izin Usaha Tambang Pasir 2026: KBLI 08104, SIPB atau IUP Batuan, dan RKAB ESDM
- Syarat Izin Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa PT 2026: Regulasi KBLI 35111, IUPTL Terintegrasi, dan Sertifikat Laik Operasi SLO
- Syarat Izin Pengusahaan Panas Bumi WKP PT 2026: Penetapan Menteri ESDM, KBLI 06202, dan Eksplorasi Sumur Geotermal
- Syarat Izin Pengeboran Minyak dan Gas 2026: Regulasi KBLI 09100, SKT Migas, dan Legalitas PT
- Panduan Syarat Izin Usaha Pabrik Es Kristal 2026: Alur KBLI 35302, Standar Higiene SLHS Kemenkes, Rekomendasi Dinkes, dan Legalitas PT
Industri & Manufaktur
- Izin Usaha Es Krim Kemasan 2026: KBLI 10503, Registrasi BPOM MD, dan Alur OSS RBA
- Usaha Catering Rumahan 2026: KBLI 10752, Legalitas NIB, dan Kewajiban Halal
- Syarat Izin Usaha Pembuatan Tahu dan Tempe Kedelai PT 2026: KBLI 10307, 10308, dan NIB OSS RBA
- Syarat Izin Usaha Vulkanisir Ban PT 2026: KBLI 22112, Standar SNI Ban, dan NIB OSS RBA




