Syarat Izin Usaha Pembuatan Tahu dan Tempe Kedelai PT 2026: KBLI 10307, 10308, dan NIB OSS RBA

Daftar Isi Regulasi (8 bagian)
Industri Rumahan yang Diam-Diam Jadi Tulang Punggung Pangan Nasional
Konsumsi tahu dan tempe per kapita di Indonesia tergolong tinggi, dan permintaan itu tidak datang dari pabrik besar saja. Sebagian besar pasokan justru lahir dari unit produksi skala rumah tangga hingga menengah yang tersebar di kota-kota penghasil kedelai olahan. Masalahnya, banyak pelaku usaha ini masih beroperasi tanpa legalitas yang memadai, padahal pasar modern, katering institusi, dan ekspor produk olahan kedelai menuntut dokumen resmi sebelum mau bertransaksi.
Artikel ini membahas syarat izin usaha tahu dan tempe secara menyeluruh: kode klasifikasi usaha yang benar, jalur Nomor Induk Berusaha (NIB) lewat OSS RBA, kewajiban Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) atau izin edar BPOM, sertifikasi halal, dan aspek pengelolaan limbah cair yang kerap terlewat oleh pelaku usaha baru.
KBLI 10307 dan 10308: Dua Kode Berbeda untuk Dua Produk Berbeda

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 memisahkan usaha pembuatan tempe dan tahu ke dalam dua kelompok tersendiri, berbeda dari persepsi umum yang menganggap keduanya satu rumpun usaha. KBLI 10307 mencakup kegiatan pembuatan tempe dari kedelai, sementara KBLI 10308 khusus untuk pembuatan tahu dari kedelai. Jika bahan baku bukan kedelai, misalnya tempe bongkrek dari kacang tanah, kegiatan tersebut jatuh ke kelompok 10309 dan wajib dicantumkan terpisah di OSS.
Pelaku usaha yang memproduksi tahu sekaligus tempe dalam satu lokasi wajib mendaftarkan kedua kode ini secara bersamaan sebagai kegiatan usaha utama dan sekunder, bukan memilih salah satu saja. Kesalahan memilih kode tunggal berisiko membuat salah satu lini produksi dianggap tidak berizin saat ada pemeriksaan dari dinas terkait. Untuk memastikan kecocokan kode dengan skala dan jenis produk olahan kedelai, pelaku usaha bisa memverifikasi lebih dulu lewat alat pencarian KBLI 2025 resmi Legalizin sebelum mengisi data di sistem OSS.
Tingkat Risiko dan Jenis Perizinan Berusaha
Dalam skema OSS Risk Based Approach (RBA), KBLI 10307 dan 10308 umumnya dikategorikan risiko menengah rendah untuk skala usaha mikro dan kecil. Konsekuensinya, perizinan berusaha yang dibutuhkan berupa Sertifikat Standar yang terbit otomatis dari sistem setelah NIB diterbitkan, tanpa verifikasi lapangan di tahap awal. Skala usaha menengah ke atas, terutama yang menggunakan mesin produksi kapasitas besar dan mempekerjakan banyak karyawan, berpotensi masuk kategori risiko menengah tinggi sehingga memerlukan verifikasi teknis dari dinas perindustrian setempat sebelum Sertifikat Standar dinyatakan efektif.
Legalitas badan usaha menjadi pondasi sebelum mengurus NIB. Usaha skala rumahan yang ingin tetap lincah secara pajak dan tanggung jawab bisa memilih bentuk perseorangan atau CV, sementara produsen yang menyasar kontrak distribusi besar dan investor biasanya memilih badan hukum PT agar tanggung jawab terbatas dan struktur kepemilikan lebih jelas di mata mitra bisnis maupun perbankan.
SPP-IRT atau Izin Edar BPOM: Mana yang Berlaku?
Tahu dan tempe segar dengan masa simpan singkat dan dijual langsung di pasar tradisional umumnya tidak memerlukan nomor izin edar BPOM, karena termasuk pangan segar yang diawasi di level daerah. Situasi berubah begitu produk dikemas dengan merek dagang, diberi label komposisi, dan dipasarkan ke ritel modern atau platform daring. Pada kondisi ini, produsen skala rumah tangga wajib mengurus SPP-IRT melalui dinas kesehatan setempat, lengkap dengan syarat penyuluhan keamanan pangan dan pemeriksaan sarana produksi.
Produk tahu dan tempe olahan lanjutan, misalnya tahu bakso kemasan beku, nugget tempe, atau tempe mendoan siap goreng dengan masa simpan panjang, masuk kategori pangan olahan yang wajib memiliki izin edar BPOM MD, berbeda dari ketentuan SPP-IRT untuk produk segar. Perbedaan ini penting karena kesalahan memilih jalur izin edar bisa berujung penarikan produk dari rak toko modern.
Tools yang Relevan dengan Topik Ini
Simulasi mandiri secara akurat berdasarkan regulasi hukum dan perpajakan resmi.
Artikel Terkait
Industri & Manufaktur
- Izin Usaha Es Krim Kemasan 2026: KBLI 10503, Registrasi BPOM MD, dan Alur OSS RBA
- Usaha Catering Rumahan 2026: KBLI 10752, Legalitas NIB, dan Kewajiban Halal
- Syarat Izin Usaha Vulkanisir Ban PT 2026: KBLI 22112, Standar SNI Ban, dan NIB OSS RBA
- Syarat Izin Usaha Pembuatan Kotak Karton Bergelombang CV 2026: KBLI 17021, Standar BCT Box, dan NIB OSS RBA
- Syarat Izin Usaha Isi Ulang Tabung APAR PT 2026: KBLI 33190, Rekomendasi Damkar, dan Kelaikan Bengkel
Konstruksi & Properti
- Syarat Izin Usaha Pemasangan Isolasi Akustik Suara CV 2026: KBLI 43292, Subklasifikasi IN004, dan NIB OSS RBA
- Syarat Izin Usaha Konstruksi Bendungan dan Waduk Air PT 2026: KBLI 42911, Klasifikasi BS010, dan NIB OSS
- Syarat Izin Usaha Instalasi Pipa Gas CV 2026: KBLI 43223, Uji Pneumatik Jaringan, dan NIB OSS RBA
- Syarat Izin Pembangunan Pengolahan Air Bersih PT 2026: KBLI 42202, Subklasifikasi BS003, dan NIB OSS RBA




