Izin Usaha Bumi Perkemahan 2026: KBLI 55300 dan Pengganti TDUP

Daftar Isi Regulasi (9 bagian)
Membuka bumi perkemahan terlihat sederhana: tanah, tenda, dan toilet. Kenyataannya, izin usaha bumi perkemahan menuntut tiga lapis dokumen sekaligus, yaitu perizinan berusaha di OSS, standar usaha pariwisata, serta sertifikat laik sehat dari dinas kesehatan. Sejak kode kegiatannya berpindah ke KBLI 55300 dan istilah TDUP tidak lagi dipakai dalam rezim perizinan berbasis risiko, banyak pengelola lahan camping masih memakai rujukan lama saat mengurus legalitas.
Panduan ini merangkum apa yang benar-benar diminta pada 2026: kode KBLI yang tepat, dasar hukum yang masih berlaku, urutan pengurusan, sampai perkiraan biaya. Isinya ditujukan untuk pemilik lahan, pengelola glamping, dan pengusaha yang sedang menyiapkan camping ground komersial.
KBLI 55300: batas kegiatan yang tercakup
Bumi perkemahan masuk kelompok 55300 Aktivitas Penyediaan Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan, dan Taman Karavan. Kode ini menggantikan KBLI 2020 nomor 55192 lewat recoding dalam Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang KBLI 2025, sehingga NIB baru wajib memakai 55300, bukan 55192.
Uraian resminya mencakup penyediaan penginapan di alam terbuka memakai tenda atau karavan yang dibawa sendiri, termasuk area persinggahan karavan, perkemahan rekreasi, perkemahan mancing, dan fasilitas bivak sederhana. Yang tidak masuk: jasa perantara pemesanan akomodasi (5540) dan penyewaan lahan kosong jangka panjang yang tidak menyediakan layanan penginapan.
Tingkat risikonya menengah rendah. Konsekuensinya, perizinan berusaha yang terbit adalah NIB bersama Sertifikat Standar, dengan kewenangan verifikasi di bupati atau wali kota. Kegiatan usaha ini juga masih menyisakan satu kewajiban tambahan di luar OSS, yaitu Sertifikat Laik Sehat sebagai PB UMKU sektor kesehatan.

TDUP sudah berganti nama, ini dasar hukum yang berlaku
Tanda Daftar Usaha Pariwisata masih menjadi kata kunci paling banyak dicari, tetapi sejak perizinan berbasis risiko berjalan, legalitas usaha pariwisata berbentuk NIB, Sertifikat Standar, atau Izin. Pemeriksaan lapangan oleh pengawas mengacu pada ketiga bentuk itu, bukan lagi pada lembar TDUP.
Dua aturan yang perlu dipegang saat ini:
- PP 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menggantikan PP 5/2021. Di pasal peralihan, istilah lama dibaca sesuai nomenklatur baru.
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 (diundangkan 10 Oktober 2025) yang mencabut Permenparekraf 4/2021 dan 8/2021. Aturan ini memuat standar kegiatan usaha, tata cara pengawasan, dan sanksi administratif sektor pariwisata.
Permenpar 6/2025 meminta pelaku usaha membuktikan pemenuhan standar lewat Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan lembaga sertifikasi, paling lambat satu tahun sejak perizinan berusaha terverifikasi. Bagi usaha yang tingkat risikonya berubah, penyesuaian standar diberi tenggat sampai 10 Oktober 2026. Dokumen TDUP yang sudah terbit dan masih berlaku tetap bisa dipakai.
Beberapa daerah, Bali misalnya, masih menyebut TDUP di peraturan daerah. Dalam praktik, penyebutan itu dibaca sebagai izin dari OSS sesuai pasal peralihan PP 28/2025. Karena itu, jangan menghentikan pengurusan hanya gara-gara namanya berbeda di brosur dinas.
Dokumen yang harus disiapkan
| Tahap | Dokumen | Penerbit |
|---|---|---|
| Badan usaha | Akta pendirian dan SK Kemenkumham (bila berbentuk PT atau CV) | Notaris, AHU |
| Persyaratan dasar | KKPR, SPPL atau dokumen lingkungan, PBG dan SLF | OSS, DPMPTSP, SIMBG |
| Perizinan berusaha | NIB dan Sertifikat Standar KBLI 55300 | OSS RBA |
| PB UMKU | Sertifikat Laik Sehat dan sertifikat higiene sanitasi | Dinas kesehatan kabupaten/kota |
| Standar pariwisata | Sertifikat Standar Usaha Pariwisata | Lembaga sertifikasi (LSPr) |
Persyaratan dasar menjadi penyebab paling sering macet. KKPR harus cocok dengan RDTR setempat, sementara lokasi camping di daerah tangkapan air atau kawasan hutan menambah satu izin lagi dari instansi kehutanan. Lahan yang statusnya masih girik juga perlu sertifikat sebelum diajukan, karena OSS mencocokkan koordinat dengan tata ruang, bukan dengan surat keterangan desa.
Tools yang Relevan dengan Topik Ini
Simulasi mandiri secara akurat berdasarkan regulasi hukum dan perpajakan resmi.
Ayo Jadi CEO
Pendirian PT
Badan usaha berbadan hukum dengan pertanggungjawaban terbatas. Pilihan utama untuk bisnis yang ingin berkembang besar, aman, dan profesional.
Ayo Jadi Bos
Pendirian CV
Solusi ekonomis untuk usaha kecil menengah. Syarat lebih mudah, proses lebih cepat, tanpa ketentuan modal minimal yang ketat.
Artikel Terkait
Akomodasi & Kuliner
- Izin Usaha Kos-Kosan 2026: KBLI 55909, Higiene Kamar, dan Alur NIB OSS RBA
- Syarat Izin Usaha Kantin dan Bando CV 2026: KBLI 56290, Higienitas Pangan Siap Saji, dan Alur OSS RBA
- Syarat Izin Usaha Rumah Tinggal Sewa Homestay CV 2026: KBLI 55201, Sertifikat Standar, dan NIB OSS RBA
- Panduan Syarat Izin Usaha Hotel dan Penginapan 2026: Alur KBLI 55110 55120, Sertifikat Standar Pariwisata, dan OSS RBA
- KBLI 56101 Usaha Restoran: Panduan Syarat NIB, Sertifikat Standar, dan Sertifikasi Halal 2026
Industri & Manufaktur
- Izin Usaha Es Krim Kemasan 2026: KBLI 10503, Registrasi BPOM MD, dan Alur OSS RBA
- Usaha Catering Rumahan 2026: KBLI 10752, Legalitas NIB, dan Kewajiban Halal
- Syarat Izin Usaha Pembuatan Tahu dan Tempe Kedelai PT 2026: KBLI 10307, 10308, dan NIB OSS RBA
- Syarat Izin Usaha Vulkanisir Ban PT 2026: KBLI 22112, Standar SNI Ban, dan NIB OSS RBA




