Panduan Syarat Izin Edar PKRT dan Sertifikat Produksi 2026: Alur KBLI 20231, E-Reg Kemenkes, dan OSS RBA

Daftar Isi Regulasi (9 bagian)
Banyak pelaku usaha pemula berasumsi bahwa seluruh produk pembersih, sabun cuci, disinfektan, hingga deterjen rumah tangga berada di bawah wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Anggapan ini keliru secara yuridis. Komoditas pembersih dan perlengkapan higienitas rumah tangga masuk dalam yurisdiksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang perizinan produksinya serta izin edarnya berada di bawah pengawasan langsung Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Farmalkes) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Mengedarkan produk PKRT tanpa legalitas resmi bukan sebatas menghadapi sanksi penarikan produk dari rak ritel modern atau penutupan toko di platform lokapasar (marketplace). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, memproduksi atau memperdagangkan sediaan farmasi dan PKRT tanpa memenuhi standar mutu, khasiat/keamanan, serta nomor izin edar terancam pidana kurungan dan denda finansial berat. Memasuki tahun 2026, integrasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA) dengan portal elektronik E-Reg PKRT Kemenkes menuntut prosedur yang sistematis dan kepatuhan laboratorium yang terverifikasi.
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha: Ruang Lingkup KBLI 20231
Pintu gerbang legalitas industri PKRT dimulai dari penetapan kode klasifikasi usaha yang tepat pada akta pendirian perusahaan dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kode yang menjadi rujukan fundamental bagi pabrikan atau produsen pembersih rumah tangga adalah KBLI 20231 (Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga).
Berdasarkan acuan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan standar teknis Kementerian Perindustrian serta Kemenkes, cakupan KBLI 20231 meliputi:
- Sabun dan Deterjen Rumah Tangga: Pembuatan sabun cuci pakaian batangan, deterjen bubuk, deterjen cair, pelembut konsentrat (fabric softener), pelicin setrika, dan cairan pemutih pakaian.
- Pembersih Permukaan Keras: Cairan pencuci piring (dishwashing liquid), pembersih lantai keramik/granit, pembersih kaca, pengilap furnitur, dan pembersih porselen/kerak kamar mandi.
- Produk Higiene dan Sanitasi Udara: Disinfektan ruangan, semprotan aerosol antibakteri, cairan pembersih tangan (hand sanitizer kategori non-medis), dan pengharum ruangan padat/cair.
- Perlengkapan Higienitas Rumah Tangga: Tisu basah pembersih, kapas higienis, popok sekali pakai, hingga pembalut wanita.
Bagi pelaku usaha yang tidak memproduksi secara mandiri melainkan mendistribusikan produk impor atau memasarkan produk pihak ketiga melalui skema maklon, kode KBLI yang disematkan bertransisi ke sektor perdagangan besar, seperti KBLI 46499 (Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Rumah Tangga Lainnya), dengan status pemohon izin edar sebagai distributor resmi berbadan hukum PT.

Dua Tahapan Mutlak: Sertifikat Produksi vs. Izin Edar PKRT
Perizinan usaha PKRT terdiri atas dua pilar terpisah yang harus dilalui secara berurutan. Pelaku usaha dilarang langsung mengajukan izin edar produk sebelum sarana produksinya mengantongi sertifikasi kelayakan resmi dari instansi kesehatan.
1. Sertifikat Produksi PKRT (Izin Sarana Industri)
Sertifikat Produksi membuktikan kelayakan fasilitas pabrik, alur tata ruang, sarana pengolahan limbah, serta sistem pengawasan mutu (Quality Control) sesuai pedoman Cara Pembuatan PKRT yang Baik (CPPKRTB). Sertifikat Produksi diterbitkan oleh Kemenkes dan dikelompokkan ke dalam tiga golongan sarana:
- Golongan A: Diberikan kepada pabrikan yang memiliki kapasitas fasilitas untuk memproduksi seluruh kelas risiko PKRT (Kelas I, II, dan III). Wajib memiliki laboratorium pengujian mutu mandiri dan mempekerjakan Penanggung Jawab Teknis (PJT) seorang Apoteker atau Sarjana Kimia/Teknik Kimia yang bekerja purna waktu.
- Golongan B: Diberikan kepada produsen yang memproduksi PKRT Kelas I dan II dengan teknologi sederhana. Pabrik diperbolehkan bekerja sama dengan laboratorium pengujian eksternal yang terakreditasi KAN, dengan PJT minimal berpendidikan Diploma 3 (D3) Farmasi, Analis Medis, atau Analis Kimia.
- Golongan C: Ditujukan untuk industri skala mikro atau usaha rumah tangga dengan jenis produk terbatas risiko rendah (Kelas I) yang tidak menggunakan bahan kimia korosif atau beracun.
2. Izin Edar PKRT (Izin Produk per Varian)
Setelah sarana produksi berstatus terverifikasi, setiap formula, merek, dan varian produk wajib memiliki Nomor Izin Edar (NIE). Format nomor izin edar yang diterbitkan Kemenkes terbagi menjadi:
Tools yang Relevan dengan Topik Ini
Simulasi mandiri secara akurat berdasarkan regulasi hukum dan perpajakan resmi.
Ayo Jadi CEO
Pendirian PT
Badan usaha berbadan hukum dengan pertanggungjawaban terbatas. Pilihan utama untuk bisnis yang ingin berkembang besar, aman, dan profesional.
Ayo Jadi Bos
Pendirian CV
Solusi ekonomis untuk usaha kecil menengah. Syarat lebih mudah, proses lebih cepat, tanpa ketentuan modal minimal yang ketat.
Artikel Terkait
Industri & Manufaktur
- Izin Usaha Es Krim Kemasan 2026: KBLI 10503, Registrasi BPOM MD, dan Alur OSS RBA
- Usaha Catering Rumahan 2026: KBLI 10752, Legalitas NIB, dan Kewajiban Halal
- Syarat Izin Usaha Pembuatan Tahu dan Tempe Kedelai PT 2026: KBLI 10307, 10308, dan NIB OSS RBA
- Syarat Izin Usaha Vulkanisir Ban PT 2026: KBLI 22112, Standar SNI Ban, dan NIB OSS RBA
- Syarat Izin Usaha Pembuatan Kotak Karton Bergelombang CV 2026: KBLI 17021, Standar BCT Box, dan NIB OSS RBA
Konstruksi & Properti
- Syarat Izin Usaha Pemasangan Isolasi Akustik Suara CV 2026: KBLI 43292, Subklasifikasi IN004, dan NIB OSS RBA
- Syarat Izin Usaha Konstruksi Bendungan dan Waduk Air PT 2026: KBLI 42911, Klasifikasi BS010, dan NIB OSS
- Syarat Izin Usaha Instalasi Pipa Gas CV 2026: KBLI 43223, Uji Pneumatik Jaringan, dan NIB OSS RBA
- Syarat Izin Pembangunan Pengolahan Air Bersih PT 2026: KBLI 42202, Subklasifikasi BS003, dan NIB OSS RBA





